Logo Loader

Tingkatkan Kapasitas SDM, DP2KBP3A Kubar Mantapkan Implementasi Pengarusutamaan Gender

Blog Image
Email :

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kutai Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk "Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perencana (Focal Point) Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat".

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 28 hingga 29 Juli 2026 ini, dipusatkan di Ruang Rapat I Kantor Bappedalitbang Kabupaten Kutai Barat.

Acara resmi dibuka oleh Bupati Kutai Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bapak Suhardi, S.H., M.Si. Dalam sambutan pembukaannya, beliau menekankan pentingnya peran para perencana di setiap instansi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di wilayah Kutai Barat.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Kutai Barat melalui Sekretaris Dinas, Bapak dr. Akbar, M.Si., menyampaikan bahwa Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas para focal point PUG. Keterlibatan aktif perencana perangkat daerah diharapkan mampu mengikis kesenjangan gender dan memastikan keadilan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memastikan pemahaman yang mendalam, DP2KBP3A menghadirkan Bapak Dr. Yusuf Supandi, MA., selaku Narasumber, Fasilitator Diklat/Top/PUG/PPRG, sekaligus Konsultan PPRG & Pendidikan dan Latihan, serta Community Based Development. Dalam paparannya, beliau memandu para peserta secara intensif mengenai metode analisis gender (Gender Analysis Pathway) serta teknis penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui dokumen Gender Budget Statement (GBS).

Agenda strategis ini diikuti oleh 40 orang peserta yang merupakan perwakilan dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Sinergi antar-perangkat daerah ini ditargetkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif gender secara merata dan berkelanjutan.(spk)